Username:

Password:


ingat informasi login

[ ]

Link

Prog Magister Ilmu Hukum
Bagian
Bagian Hukum Perdata
Bagian Hukum Pidana
Bagian Hukum Tata Negara
Bagian Hukum Internasional
Online

Pengunjung: 3, Anggota: 0...
paling banyak online: 183
(anggota: 0, pengunjung: 183) pada 23 Apr : 22:38
Belum ada agenda bulan ini.

SSRKJSM
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031





RSS Feed
Berita dapat disindikasikan menggunakan rss feed berikut.
rss1.0
rss2.0
rdf
atom
TINJAUAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA
Abjad Pertama Judul Tulisan
A D I J K M O P R S T Daftar
06 03
Ats-Tsalatsa, 28 Jumada Al-Ula 1429 H - 14:35:03
oleh: IRENNA BECTY

[html] MAKALAH.....

MAKALAH
TINJAUAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA


Di Susun Oleh :

IRENNA BECTY 05-169

ADE RIZKY 05-184
BAYU KARTIKA 05-198 
WESTI WISMAR 05-160

AMALIA SANDRA 05-190

INTAN PUTRI L. 05-174

ILHAM FERNANDA 05-167

HARI PRIMA SAPUTRA 05-161

HARI BUDIANTO P 05-166

JULIANTO NEGORO 05-180

YOZA PRAMADANTA 04-299

KOSNESMAN ZAGOTO 07-240


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2008


TINJAUAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA oleh IRENNA BECTY
KATA PENGANTAR

TINJAUAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA oleh IRENNA BECTY
Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin-Nya penullis dapat merampungkan Makalah tentang Kode Etik Advokat di Indonesia.
Penyusunanan Makalah ini merupakan tugas wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Bung Hatta yang mengambil mata kuliah Etika Profesi Hukum.Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Makalah ini jauh dari kesempurnaan, dengan masih terdapatnya kekurangan dan kelemahan.
TINJAUAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA oleh IRENNA BECTY
Pada kesempatan ini izinkanlah kami mengucapakan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu:
TINJAUAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA oleh IRENNA BECTY
1. Bapak Boy Yendra Tamin,S.H,M.H. sebagai Dekan sekaligus Dosen Etika Profesi Hukum Universitas Bung Hatta.
2.Kepada teman-teman yang telah berkejasama atas penyusunan makalah ini.

Semoga makalah ini dapat bermanfaat hendaknya baik bagi penulis sendiri maupun yang membutuhkannya

Padang, 26 Mei 2008
Penulis

DAFTAR  ISI
Kata Pengantar
Latar Belakang
BAB I: PENDAHULUAN
1.1.  Latar Belakang
1.2. Rumusan Masalah
BAB II: Tinjauan Pustaka
2.1. Beberapa  Pengertian tentang Advokat dan Kode Etik Profesi
2.2. Syarat-Syarat Menjadi Advokat
2.3. fungsi dan Peranan Advokat
2.4. Kewajiban-Kewajiban Advokat
2.5. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)
BAB III: Pembahasan
3.1. Fungsi Kode Etik Advokat

3.2. Cara Penegakkan Kode Etik Advokat

3.3. Kelemahan Kode Etik Advokat

BAB IV: Penutup
Daftar Pustaka

TINJAUAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA oleh IRENNA BECTY

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Dalam hubungan hidup bermasyarakat, setiap manusia berpegang pada kaidah  moral sebagai acuan dalam berprilaku. Kaidah moral ini dapat dijelma dalam kaidah sosial yang menjadi cermin setiap perbuatan hidup bermasyarakat, yang disebut dengan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan ini harus dihargai dan dipatuhi secara sadar oleh setiap anggota masyarakat. Karena tujuan hidup bermasyarakat adalah agar terpeliharanya ketertiban, kestabilan, dan kebahagiaan berdasarkan hukum kebiasaan.

Tapi karena manusia mempunyai keterbatasan, kelemahan, seperti berbuat khilaf, keliru, kesalahan, maka tidak mustahil suatu ketika terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap kaidah sosial yang menimbulkan keadaan tidak tertib, tidak stabil, yang perlu dipulihkan kembali. Untuk menegakkan ketertiban dan menstabilkan keadaan, diperlukan sarana pendukung, yaitu organisasi masyarakat dan organisasi Negara.  Dalam bidang hukum, organisasi masyarakat itu dapat berupa organisasi profesi hukum yang berpedoman pada kode etik. Dalam bidang kenegaraan, organisasi masyarakat itu adalah Negara yang berpedoman pada Undang-undang (hukum positif). Melalui organisasi tersebut diharapkan dapat dipulihkan ketertiban dan kestabilan dalam masyarakat.

Menurut Abdulkadir Muhammad, Kode Etik profesi terdiri dari:

1.Kode Etik Hakim

2.Kode Etik Jaksa

3.Kode Etik Advokat

4.Kode Etik Notaris

5.Kode Etik Akademik dosen

Dari perkembangan profesi hukum yang ada di Indonesia sekarang, kita melihat bahwa profesi hukum dimasa kini jauh lebih maju dibandingkan profesi hukum dimasa lampau. Tidak dapat dihindari bahwa semua profesi khususnya yang terkait dengan hukum sangat dibutuhkan, seperti :kepolisian, kejaksaan, kehakiman, notaris, dan advokat.

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, membuat kebutuhan akan jasa hukum semakin meningkat. Begitu juga dengan meningkatnya permasalahan dalam masyarakat, baik publik maupun privat. Mengakibatkan kebutuhan akan seorang advokat juga semakin tinggi.

Kode etik mengenai Advokat itu tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghambat kemandirian profesi, yang punya kewajiban mulia atau terpandang (officium nobile). Sebaliknya, kode etik Advokat merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, teman sejawat, Negara atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri.(kode etik yang disahkan 23 mei 2002).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini  adalah sebagai berikut:1. Apa fungsi Kode Etik Advokat dalam masyarakat?2. Bagaimana cara menegakkan kode etik profesi advokat? 3. Apa saja yang menjadi kelemahan Kode Etik Advokat?

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
TINJAUAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA oleh IRENNA BECTY
2.1  Beberapa Pengertian Tentang Advokat dan Kode Etik Profesi
2.1.1 Pengertian Advokat
Advokat merupakan suatu bentuk profesi terhormat (officium nobile) . Dalam menjalankan profesi, seorang advokat harus memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kejujuran, kemandirian, kerahasiaan dan keterbukaan, guna mencegah lahirnya sikap-sikap tidak terpuji dan berperilakuan kurang terhormat. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Sedangkan menurut Kode Etik Advokat  “Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai konsultan hukum.”Dalam hal ini, seorang advokat selain memberikan bantuan hukum di dalam pengadilan, seperti mendampingi, mewakili, membela, atau menjalankan kuasa demi kepentingan klien, juga dapat memberikan bantuan hukum diluar pengadilan, berupa konsultasi hukum, negosiasi maupun dalam hal pembuatan perjanjian kontrak-kontrak dagang serta melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien baik orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

2.1.2
Pengertian Kode Etik Profesi

Hingga saat ini masih ditemui bermacam-macam defenisi tentang Kode etik profesi. Namun demikian umumnya mempunyai maksud dan pengertian yang sama.
Menurut "Bertens", kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan  atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat.
TINJAUAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA oleh IRENNA BECTY
Kode etik profesi Advokat merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi dapat Advokat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.Kode etik profesi Advokat dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik. 

2.2 
Syarat-syarat Menjadi Advokat

Menurut Undang- undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, untuk dapat menjadi seorang Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. Warga Negara Republik Indonesia
2. Bertempat tinggal di Indonesia
3.      Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara 4.      Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun 5.      Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum 6.      Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat
7. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus-menerus pada kantor Advokat8.      Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih 9.      Berprilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.Dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 2 dan 3 UU tentang Advokat, maka seorang sarjana hukum dapat diangkat sebagai seorang advokat dan akan menjadi anggota organisasi advokat (admission to the bar). Dengan diangkatnya seseorang menjadi advokat, maka ia telah diberi suatu kewajiban mulia melaksanakan pekerjaan terhormat (mobile officium).

2.3 
Fungsi dan Peranan Advokat

Secara garis besar fungsi dan peranan advokat, sebagai berikut:
1.      Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;
2.      Memeperjuangkan hak asasi manusia;
3.      Melaksanakan Kode Etik Advokat;
4.      Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran;
5.      Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan,kebenaran dan moralitas);
6.      Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat;
7.      Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus-menerus (continuous legal education) untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum;
8.      Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat, baik secara nasional maupun secara internasional;
9.      Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Asosiasi advokat;
10.  Memelihara kepribadian advokat karena profesi advokat  yang terhormat (officium nobile);
11.  Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat;
12.  Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi advokat;
13.  Member pelayanan hukum (legal services), nasehat hukum (legal advice), konsultan hukum (legal consultation), pendapat hukum (legal opinion), informasi hukum (legal information) dan menyusun kontrak-kontrak (legal drafting);
14.  Membela kepentingan klien (litigasi) dan mewakili klien di muka pengadilan (legal representation);
15.  Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (melaksanakan pro bono publico).
TINJAUAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA oleh IRENNA BECTY
Pembelaan bagi orang tidak mampu, baik di dalam maupun di luar pengadilan merupakan bagian dari fungsi dan peranan advokat di dalam memperjuangkan hak asasi manusia.
Advokat pada prinsipnya mempunyai peran penting karena menjadi akses menuju keadilan dan penghubung antara masyarakat dengan Negara melalui institusi hukumnya.            Dalam menjalankan tugas sebagai profesi hukum, advokat  mempunyai kode etik sebagai norma yang mengarahkan atau memberi petunjuk bagaimana seharusnya berbuat sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di masyarakat.Untuk mewujudkan Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, haruslah ada peran serta dari pemerintah, serta semua kalangan masyarakat khususnya peran serta dari setiap individu. 

2.4. 
Kewajiban-Kewajiban Advokat

1.
Kewajiban advokat kepada masyarakat
Seorang advokat tidak saja harus berprilaku jujur dan bermoral tinggi,tetapi harus juga mendapat kepercayaan public, bahwa advokat tersebut akan selalu berprilakuan demikian.
Dengan diangkatnya seorang advokat , maka ia telah diberi suatu kewajiban mulia melaksanakan perkerjaan terhormat (mobile Officium), dengan hak eksklusif:
a. Menyatakan dirinya pada publik bahwa ia seorang advokat;
b. Dengan begitu berhak memberikan nasihat hukum dan mewakili kliennya; dan
c. Menghadap dimuka siding pengadilan dalam proses perkara kliennya.

Akan tetapi, jangan dilupakan bahwa hak dan kewenangan istimewa juga menimbulkan kewajiban advokat kepada masyarakat,yaitu:
1. Menjaga agar mereka yang menjadi anggota profesi advokat yang selalu mempunyai kompetensi pengetahuan profesi untuk itu, dan mempunyai integritas melaksanakan profesi terhormat;
2.Bersedia menyingkirkan mereka yang terbukti tidak layak menjalankan profesi terhormat ini.
TINJAUAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA oleh IRENNA BECTY
Kewajiban advokat kepada masyarakat tersebut di atas,

Bagian dari kewajiban advokat kepada masyarakat, adalah telah memberi bantuan jasa hukum kepada mereka yang secara ekonomi tidak mampu (miskin). Dalam KEAI Pasal 3 dinyatakan bahwa seorang advokat “tidak dapat menolak dengan alasan ... kedudukan sosial” orang yang memerlukan jasa hukum dan didalam Pasal 4 kalimat: “mengurus perkara cuma-cuma” telah tersirat kewajiban ini. Dan asas ini dipertegas lagi dalam Pasal 7 KEAI alinea 8: “... kewajiban untuk memberikan bantuan hukum id cuma-cuma (pro deo) bagi ornag yang tidak mampu”. Meskipun di Indonesia telah ada lembaga-lembaga yang membantu kelompok ekonomi lemah ini, khususnya dengan nama Lembaga Bantuan Hukum (LBH atau yang serupa) dan Biro Bantuan Hukum (BBH atau yang serupa), namun kewajiban advokat atau kantor advokat memberi jasa hukum kepada klien miskin, tetap harus diutamakan
  

2. Kewajiban advokat kepada pengadilanSeorang advokat (counsel) adalah seorang “pejabat pengadilan” (officer of the court) apabila dia melakukan tugasnya di pengadilan.Oleh karena itu seorang advokat harus mendukung kewenangan (authority) pengadilan dan menjaga kewibawaan (dignity) sidang. Untuk memungkinkan keadaan ini, maka advokat harus patuh pada aturan-aturan sopan santun (decorum) yang berlaku dalam melaksanakan tugasnya dan menunjukkan sikap penghargaan profesional (professional respect) kepada hakim, advokat lawan (atau jaksa/penuntut umum), dan para saksi. Dalam hal kewajiban advokat kepada pengadilan, ABA canon 22 menyatakan bahwa perilaku advokat di muka sidang pengadilan dan dengan para teman sejawatnya harus bercirikan “keterbukaan” (candor, frankness) dan “kejujuran” (fairness). Inti dari asas ini adalah melarang advokat berperilaku curang (mislead, deceive)terhadap (majelis) hakim dan advokat lawannya. Memang kewajiban advokat mempunyai dua sisi: dia berkewajiban untuk loyal (setia) pada kliennya, tetapi juga wajib beritikad baik dan terhormat dalam berhubungan dengan pengadilan. Yang pertama adalah “the duty of fidelity” kepada kliennya dan ini belum ada dalam Pasal 4 KEAI tentang “hubungan (advokat) dengan klien”. Kewajiban kepada pengadilan tersebut di atas adalah “the duty of good faith” dan “the duty of honorable dealing”. bertindak menangani perkara”.  

3.     
Kewajiban advokat kepada sejawat profesiBab IV KEAI mengatur asas-asas tentang hubungan antar teman sejawat advokat. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kegiatan menjalankan profesi sebagai suatu usaha, maka persaingan adalah normal. Namun persaingan (competition) ini harus dilandasi oleh “ ... sikap saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai” (KEAI Pasal 5 alinea (1). Apalagi dalam persaingan melindungi dan mempertahankan kepentingan klien, sering antara para advokat, atau advokat dan jaksa/penuntut umum, terjadi “pertentangan” (contest). Sering pula advokat terbawa oleh “rasa-marah” (ill-feeling) antar klien mereka, Kejadian seperti  ini harus dicegah. Masalah lain dalam hubungan antar advokat ini adalah tentang penggantian advokat. Advokat lama berkewajiban untuk menjelaskan pada klien segala sesuatu yang perlu diketahuinya tentang perkara bersangkutan. Di sini perlu diperhatikan apa yang diatur dalam Pasal 4 alinea 2 KEAI tentang pemberian keterangan oleh advokat yang dapat menyesatkan kliennya.
TINJAUAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA oleh IRENNA BECTY
Advokat baru sebaiknya menghubungi advokat lama dan mendiskusikan masalah perkara bersangkutan dan perkembangannya terakhir. Yang perlu diperhatikan advokat baru adalah, bahwa klien telah benar-benar mencabut kuasanya kepada advokat lama dan klien juga telah memenuhi kewajibannya pada advokat lama (lihat alinea 5 dan 6, Pasal 5 KEAI).
Hal yang tidak boleh dilakukan seorang advokat adalah berkomunikasi atau menegosiasi masalah perkara, langsung dengan seseorang yang telah mempunyai advokat, tanpa kehadiran advokat orang yang bersangkutan. 

4.     
Kewajiban advokat kepada klien.                                  
Advokat adalah suatu profesi terhormat (officium mobile) dan mendapat kepercayaan penuh dari klien yang diwakilinya. Hubungan kepercayaan ini terungkap dari kalimat “the lawyer as a fiduciary” dan adanya “the duty of fidelity” para advokat terhadap kliennya. Akibat dari hubungan kepercayaan dan kewajiban untuk loyal pada kliennya, maka berlakulah asas tentang kewajiban advokat memegang rahasia jabatan (lihat Pasal 4 alinea 8 KEAI).
TINJAUAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA oleh IRENNA BECTY
Seorang advokat wajib berusaha memperoleh pengetahuan yang sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya tentang kasus kliennya, sebelum memberikan nasihat dan bantuan hukum. Dia wajib memberikan pendapatnya secara terus terang (candid) tentang untung ruginya (merus) perkara yang akan dilitigasi dan kemungkinan hasilnya. Dalam canon 8 ABA ini dinamakan “duty to give candid advice”. Sedang dalam KEAI diperingatkan agar advokat “tidak ... memberikan keterangan yang menyesatkan” dan “tidak ... menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang” (Pasal 4 alinea 2 dan 3).
                                   
Salah satu tugas utama dari seorang advokat adalah menjaga agar dirinya tidak menerima kasus dari klien yang menimbulkan “pertentangan atau konflik kepentingan” (conflicting interest). Kewajiban untuk loyal kepada klien berakibat bahwa advokat dilarang (forbids) menerima perkara yang akan merugikan kepentingan kliennya (forbids the acceptance in matters adversaly affecting any interest of the client).
                  Pasal 4 alinea 8 KEAI mengatur tentang kewajiban advokat memegang rahasia jabatan dan “ ... wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antar advokat dan klien”. 

2.5 
Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)

Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, mengamanatkan  bahwa salah satu syarat menjadi advokat adalah dengan mengikuti pendidikan khusus profesi advokat dan lulus ujian advokat.
            Dalam rangka menyiapkan advokat yang professional dan memiliki kompetensi di bidang hukum, maka sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2003 setiap calon advokat wajib mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat 
  
 BAB IIIPEMBAHASAN 

3.1 
Fungsi  Kode Etik Advokat

Kode etik profesi  merupakan kriteria prinsip professional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban professional anggota lama, baru, atau calon anggota kelompok profesi.
Menurut Sumaryono Kode Etik Profesi dibuat tertulis, karena mempunyai 3 fungsi:b.      Sebagai sarana control sosialc.      Sebagai pencegah campur tangan pihak laind.      Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konfilkDengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan control melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi. Pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya anggota kelompok advokat melaksanakan kewajibannya.Kode etik advokat dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik. Kode etik advokat yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok advokat sendiri dan pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkuatan.

3.2 
Cara Penegakkan Kode Etik Advokat

Penegakan kode etik advokat adalah hal yang menjadi sorotan banyak orang dan seluruh elemen penegak hukum di Indonesia. Penegakan kode etik diartikan sebagai kemampuan komunitas advokat dan organisasinya untuk memaksakan kepatuhan atas ketentuan-ketentuan etika bagi para anggotanya, memproses dugaan terjadi pelanggaran kode etik dan menindak anggota yang melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya.
Untuk tetap mempertahankan kualitas para anggotanya, sebuah organisasi advokat harus memperhatikan kompetensi intelektual para anggotanya agar lebih baik lagi mutu pelayanannya kepada masyarakat. Proses ini dikenal sebagai “Proses Continuing Legal Education (CLE)”. Program CLE yang dilakukan secara konsisten oleh organisasi advokat diharapkan akan tercipta advokat-advokat yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan yang luas tapi juga memiliki moralitas yang baik pula. Sehingga mereka tahu akan tugas, fungsi dan perannya sebagai seorang advokat yang profesional, yang mempunyai komitmen untuk membela kebenaran dan keadilan tanpa rasa takut, memiliki pendirian yang teguh, berpihak kepada keadilan dan kebenaran serta tidak memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri. 
 
 3.3  Kelemahan Kode Etik Advokat

Semua yang tergambar didalam kode etik advokat adalah prilaku yang baik, tetapi di balik semua itu terdapat kelemahan-kelemahan, sebagai berikut:
1.      Idealisme yang terkandung dalam kode etik advokat tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan.(prof. abdulkadir Muhammad,s.h)
2.      Kode etik advokat merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran.
3.      Tidak berfungsinya Dewan Kehormatan advokat yang diatur dalam pasal 10 kode etik advokat Indinesia(KEAI) dan pasal 26-27 UU No.18 tahun 2003 tentang advokat, tidak akan efektif baik di pusat maupun daerah karena sangat diragukan ada pihak yang melaporkan advokat yang telah melanggar kode etik.   
4.      Budaya advokat di Indonesia bisa disebut juga sebagai budaya “Solidaritas Korps” yang bermakna luas sebagai semangat untuk membela kelompok atau korpnya. Hal-hal diatas inilah yang bisa menjadi sebuah alas an mengapa kode etik advokat tidak berjalan sebagaimana mestinya.

BAB IV
PENUTUP
Kesimpulan

Advokat merupakan Profesi Terhormat ( Officium Nobile), yang dalam menjalankan profesinya bersifat Bebas, mandiri dan bertanggung jawab. Guna menyelenggarakan peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan.

Dalam melaksanakan profesinya seorang Advokat memiliki aturan atau norma yang harus dipatuhi yaitu berupa Kode Etik. Kode etik Advokat
merupakan hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, teman sejawat, Negara atau masyarakat, dan terutama kepada dirinya sendiri.

Namun pelaksanaan Kode Etik ini tidaklah sesuai dengan kenyataan, karena seringnya terjadi pemnyimpangan-penyimpangan. Dengan keterlibatan advokat dalam mafia peradilan, menandakan bahwa kode etik profesi advokat tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan juga menendakan rendahnya moralitas para advokat dan juga menjauhkan advokat dari sebutan profesi yang terhormat dan mulia (officium mobile).

TINJAUAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA oleh IRENNA BECTY
Untuk tetap mempertahankan kualitasnya profesi Advokat harus memperhatikan kompetensi intelektual agar lebih baik lagi mutu pelayanannya kepada masyarakat. Dilakukan secara konsisten agar tercipta advokat-advokat yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan yang luas tapi juga memiliki moralitas yang baik dan mulia. Sehingga mereka tahu akan tugas, fungsi dan perannya sebagai seorang advokat yang profesional, yang mempunyai komitmen untuk membela kebenaran dan keadilan tanpa rasa takut, memiliki pendirian yang teguh, berpihak kepada keadilan dan kebenaran serta tidak memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri.

TINJAUAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA oleh IRENNA BECTY
DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Tentang Advokat, UU No.18 Tahun 2003.
Kode Etik Advokat Indonesia.
Bertens. Etika. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.Muhammad, Abdulkadir. Etika Profesi Hukum. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.Sumaryono,E. Etika Profesi Hukum dan Norma-Norma Bagi Penegak Hukum. Yogyakarta: PT.Kanisius

TINJAUAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA oleh IRENNA BECTY
Artikel ARTIKEL MAHASISWA TERPILIH Lain
TANAH ULAYAT DI SUMATERA BARAT
oleh Buyung Kardinal ,dkk
Rabu 04 Juni 2008 - 13:41:45
Al-Arba'a, 29 Jumada Al-Ula 1429 H - 13:41:45
PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN AGAM
oleh IRWANSYAH SPi
Selasa 03 Juni 2008 - 16:14:11
Ats-Tsalatsa, 28 Jumada Al-Ula 1429 H - 16:14:11
Kuliah Hari Ini
Kamis 18-12-2014
Ganjil 2014/2015

Tidak ada jadwal perkuliahan hari ini
Fasilitas Pencarian
Pendidikan Khusus Profesi Advokat 2013
E-Journal
Advertisement
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=46&Itemid=93

http://pkpafhubh.wordpress.com/

Polling


Apa penilaian anda terhadap website fakultas hukum universitas Bung Hatta Ini ?



Sangat Bagus

Bagus

Cukup

Kurang



Dipublikasikan oleh pagaruyung
Pemilih: 1043 Komentar: 0
Jajak pendapat sebelumnya

Copyright (c) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Development & Design by Djamboe WebDesign