Username:

Password:


ingat informasi login

[ ]

Link

Prog Magister Ilmu Hukum
Bagian
Bagian Hukum Perdata
Bagian Hukum Pidana
Bagian Hukum Tata Negara
Bagian Hukum Internasional
Online

Pengunjung: 2, Anggota: 0...
paling banyak online: 183
(anggota: 0, pengunjung: 183) pada 23 Apr : 22:38
Agenda April 2014
Belum ada agenda bulan ini.

SSRKJSM

123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930





RSS Feed
Berita dapat disindikasikan menggunakan rss feed berikut.
rss1.0
rss2.0
rdf
atom
Dampak Pemilihan Kepala Daerah Provinsi / Gubernur oleh DPRD
Abjad Pertama Judul Tulisan
A D I J K M O P R S T Daftar
02 20
As-Sabt, 6 Rabi Al-Awwal 1431 H - 09:35:23
oleh: Sanidjar Pebrihariati.R

Mendagri Gamawan Fauzi membuat wacana pemilihan Kepala Daerah Provinsi / Gubernur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perubahan cara pemilihan gubernur, dilakukan dengan alasan penghematan anggaran dan ide dasar otonomi daerah, sesuai dengan Unda


Kita lihat, dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 parubahan kedua, menyatakan: Gubernur, Bupati, dan Wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
Pemilihan Gubernur oleh DPRD berkemungkinan akan lebih efisien dilihat dari segi anggaran dibanding pemilihan secara langsung seperti yang telah dilakukan selama ini.

Kalau kita cermati ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut, pengertian dipilih secara demokratis adalah dipilih langsung oleh rakyat maupun melalui DPRD. Selain itu, tata cara pemilihan Kepala Daerah Provinsi / Gubernur oleh DPRD juga tidak menyalahi UUD 1945

Terhadap perubahan cara pemilihan, harusnya tidak hanya dicermati dari teknis pemilihan saja, akan tetapi harus ada revisi atas sejumlah kewenangan Pemerintahan provinsi.

Selain wacana perubahan cara pemilihan yang dilontarkan oleh
Mendagri, seharusnya Mendagri memberikan masukan juga, agar DPR membuat perubahaan terhadap UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, karena terkait dengan perubahan kewenangan kepala Daerah Provinsi / Gubernur.
Kenyataan sampai sekarang, Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi hanya merupakan kepanjangan tangan dari kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintahan pusat.

Kalau kita lihat Pilkada secara langsung oleh rakyat, dapat
menyuburkan korupsi di tengah masyarakat, dengan adanya politik uang/ money politics yang dilakukan oleh balon maupun tim kampanye.Selain itu balon tidak segan-segan mengumbar janji yang pada akhirnya hanya iming-iming sesaat untuk mendapatkan suara terbanyak, dari masyarakat sebagai konstituennya.
Jika calon merupakan seseorang yang dikenal masyarakat hanya berdasarkan ketenarannya, mungkin berasal dari kalangan pesohor (artis sinetron/layar lebar, penyanyi, atau pelawak),
maka otomatis akan memperoleh suara yang banyak. Apalagi, calon direkomendasikan oleh Parpol yang hanya memikirkan perolehan suara saja, tanpa memikirkan kualitas dan profesionalitas calon.

Menjadi pertanyaan kita, apabila calon hanya mengandalkan ketenaran semata, maka apabila kelak dia terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah apakah ia mampu menjalankan aktivitas sebagai aparatur pemerintah daerah sesuai dengan amanat UUD 1945?
Kecemasan dan kegalauan terhadap calon yang berasal dari pesohor atau independen dapat mengurangi kinerja dan semangat dari internal instansi pemda, yang sudah berbakti puluhan tahun kepada bangsa dan negara.
Sebagai contoh, pemilihan Dirut PLN Dahlan Iskan (yang berasal dari eksternal), awal masa tugasnya menuai demo dari pegawai PLN itu sendiri dan ruang kantor disegel oleh serikat pekerja.
Bila kasus serupa dibiarkan berlarut-larut, maka penolakan dalam bentuk demo akan terjadi pula pada hasil Pilkada Provinsi, termasuk Kabupaten dan Kota. Hingga, persoalan demi persoalan tidak akan habis terkait dengan Pilkada.

Menurut penulis, Pilkada Kabupaten dan Kota yang akan berlangsung dalam tahun 2010 ini, akan menuai banyak persoalan, Mahkamah Konsitusi akan dibanjiri dengan sengketa Pemilihan Umum termasuk dalam hal ini sengketa Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada).
Solusi, sebaiknya wacana yang dilontarkan oleh Mendagri untuk
melakukan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi / Gubernur oleh DPRD harus dipelajari secermat mungkin terhadap dampak yang akan terjadi.

Jika wacana ini merupakan program 100 hari Mendagri. Mestinya,
Mendagri mengimplementasikannya, dan bukan sekedar wacana, karena negeri ini membutuhkan realisasi.
Semoga.

Dampak Pemilihan Kepala Daerah Provinsi / Gubernur oleh DPRD oleh Sanidjar Pebrihariati.R
Artikel Otonomi Daerah Lain
TINDAK PIDANA DALAM PILKADA DAN PENYELESAIANNYA
oleh Adithiya Diar
Sabtu 20 Februari 2010 - 09:33:50
As-Sabt, 6 Rabi Al-Awwal 1431 H - 09:33:50
KEBERADAAN DPRD DAN LEMBAGA PENELITIAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
oleh Adithiya Diar
Kamis 28 Januari 2010 - 10:38:35
Al-Hamis, 12 Safar 1431 H - 10:38:35
Otonomi Protektif Vs Local Accountability
oleh Boy Yendra T, Dekan Fakultas Hukum Univ. Bung Hatta
Kamis 20 November 2008 - 15:52:56
Al-Hamis, 21 Dhul Qada 1429 H - 15:52:56
Kuliah Hari Ini
Kamis 24-04-2014
Genap 2013/2014

Tidak ada jadwal perkuliahan hari ini
Fasilitas Pencarian
Pendidikan Khusus Profesi Advokat 2013
E-Journal
Advertisement
http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=46&Itemid=93

http://pkpafhubh.wordpress.com/

Polling


Apa penilaian anda terhadap website fakultas hukum universitas Bung Hatta Ini ?



Sangat Bagus

Bagus

Cukup

Kurang



Dipublikasikan oleh pagaruyung
Pemilih: 909 Komentar: 0
Jajak pendapat sebelumnya

Copyright (c) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Development & Design by Djamboe WebDesign